Manila – Para pemimpin pertahanan dan militer Filipina menolak seruan agar angkatan bersenjata negara itu menarik dukungan dari Presiden Ferdinand Marcos Jr. INITOGEL Seruan tersebut muncul sebagai tanggapan atas kemarahan publik terkait dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir yang menyeret sejumlah anggota kongres dan pejabat pekerjaan umum serta memicu aksi protes di jalanan.
Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro, Jr. dan Kepala Staf Militer Jenderal Romeo Brawner Jr. seperti dilansir AP mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (12/9/2025) malam. Mereka menegaskan penolakan terhadap segala upaya untuk memanfaatkan Angkatan Bersenjata Filipina oleh kelompok-kelompok tertentu yang menyiratkan atau menyarankan campur tangan sepihak yang melanggar konstitusi.
Mereka tidak merinci lebih jauh, namun menekankan bahwa militer yang beranggotakan 160.000 personel bersifat non-partisan, profesional, dan taat pada konstitusi melalui rantai komando.
Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, dan pemerintahan Marcos tengah menggelar penyelidikan dugaan proyek pengendalian banjir yang berkualitas rendah atau bahkan fiktif dalam sidang terbuka yang ditayangkan di televisi. Dalam proses itu, puluhan legislator, senator, perusahaan konstruksi, dan insinyur pekerjaan umum diidentifikasi dan dituduh menerima suap dalam jumlah besar, yang kemudian digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan perjudian dengan taruhan besar di kasino.
Skandal korupsi ini menjadi sangat sensitif di negara Asia Tenggara, yang rawan topan mematikan dan banjir yang berulang kali melanda serta menghancurkan kota maupun desa.
Tidak Ada Ancaman Pembelotan
Berbeda dengan protes keras yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dan Nepal, unjuk rasa di Filipina terkait dugaan penyalahgunaan ini lebih kecil dan relatif damai. Kemarahan publik lebih banyak tersalurkan secara daring, termasuk oleh para pemimpin Gereja Katolik, pengusaha, dan jenderal purnawirawan.
Dalam sebuah unjuk rasa baru-baru ini, seorang pembicara menyerukan agar militer menarik kesetiaannya dari Marcos dan mengajak warga Filipina melakukan “people power” tanpa kekerasan, mirip dengan gerakan yang didukung militer dan menggulingkan Ferdinand Marcos — ayah presiden saat ini — pada 1986 serta Joseph Estrada pada 2001.
“Pada saat yang kritis bagi keamanan nasional kita di tengah ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional, upaya bermotif politik untuk mengalihkan perhatian Angkatan Bersenjata Filipina dari misinya bukan hanya sia-sia, namun juga tidak bertanggung jawab,” ujar Teodoro dan Brawner, yang menyatakan dukungan mereka terhadap investigasi anti-korupsi yang dipimpin Marcos.
“Kekuatan republik kita bertumpu pada supremasi hukum dan persatuan rakyat. Pada saat genting ini, kami menyerukan kepada setiap warga Filipina untuk menaruh kepercayaan pada lembaga-lembaga demokratis dan menghormati proses hukum yang berlaku.”
Dua pejabat tinggi bidang keamanan nasional dan pertahanan mengatakan kepada AP bahwa saat ini tidak ada ancaman pembelotan yang terpantau di dalam militer maupun kepolisian. Mereka berbicara dengan syarat anonimitas karena tidak memiliki kewenangan untuk membahas isu sensitif itu secara terbuka.
Oposisi Tunggangi Isu Korupsi
Sebuah laporan intelijen pemerintah yang bersifat rahasia dan dilihat oleh AP menyebutkan bahwa kelompok-kelompok oposisi politik terhadap Marcos ikut menunggangi kemarahan publik atas korupsi pengendalian banjir. Namun, laporan itu menambahkan bahwa kemungkinan besar gerakan besar people power tidak akan terjadi tanpa dukungan militer.
“Gerakan drastis di militer dan pasukan berseragam lainnya sangat tidak mungkin karena adanya loyalitas dan patriotisme yang kuat … kepada konstitusi, bendera, dan presiden,” demikian menurut penilaian intelijen tersebut.
Filipina telah menggelontorkan sekitar 545 miliar peso untuk ribuan proyek mitigasi banjir dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah sedang meninjau ulang proyek-proyek tersebut untuk menentukan mana yang berkualitas rendah atau bahkan fiktif. Marcos mengaku menemukan sejumlah kasus seperti itu saat memimpin inspeksi di provinsi-provinsi rawan banjir, termasuk Bulacan, wilayah padat penduduk di utara Manila.
Marcos membentuk sebuah komisi independen untuk menyelidiki penyimpangan besar-besaran yang dia sebut mengerikan. Langkah itu membuatnya menahan anggaran proyek pengendalian banjir setidaknya untuk tahun depan serta menerima pengunduran diri menteri pekerjaan umum.
Sumber : Tribunnews88.id
